DetikSR.id Jakarta, Empat bidang tanah milik PT Timor Putra Nasional (TPN), perusahaan yang terkait dengan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, hingga kini belum berhasil terjual meski pemerintah telah tiga kali melelangnya. Aset yang disita negara terkait penyelesaian kewajiban Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut masih berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.
Kepastian mengenai status aset tersebut disampaikan Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Meirijal Nur. Ia menegaskan, hingga saat ini aset milik perusahaan Tommy Soeharto itu belum diserahkan kepada LMAN untuk dikelola dan dimanfaatkan.
“Aset Pak Tommy Soeharto itu belum diserahkan ke LMAN karena masih di DJKN sebagai bagian dalam pengelolaan aset negara ini,” kata Meirijal di Perpustakaan Kementerian Keuangan, Gedung AA Maramis, Jakarta, pada (16/11/2026).
Meirijal menjelaskan, LMAN pada prinsipnya siap menerima penugasan pengelolaan aset tersebut apabila pemerintah memutuskan untuk menyerahkannya. Menurut dia, lembaganya tidak membedakan aset berdasarkan siapa pemilik sebelumnya, melainkan berorientasi pada optimalisasi manfaat ekonomi bagi negara.
“Kami dalam melihat aset itu tidak melihat aset siapa. Sepanjang itu memang kita dipercayakan untuk mengelolanya, kita akan terima itu dan memikirkan seoptimal mungkin bagaimana dia bisa memberikan manfaat yang optimal bagi negara,” ujarnya.
Utang BLBI Rp2,61 Triliun
Penyitaan aset PT Timor Putra Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah menagih kewajiban terkait dana BLBI yang belum diselesaikan. Berdasarkan catatan pada 2023, kewajiban Tommy Soeharto kepada negara tercatat mencapai Rp2.612.287.348.912,95 atau sekitar Rp2,61 triliun.
Penagihan tersebut berkaitan dengan kewajiban kredit dari sejumlah bank yang sebelumnya memperoleh bantuan likuiditas dalam penanganan krisis perbankan.
Namun, upaya pemerintah untuk mengembalikan aset negara melalui mekanisme lelang belum membuahkan hasil. Tiga kali pelelangan yang dilakukan tidak berhasil menarik minat pembeli.
Harga Lelang Sudah Dipangkas, Tetap Tak Ada Peminat
Lelang terakhir digelar pada 17 Juni 2022 dengan menawarkan empat bidang tanah dalam satu paket. Pemerintah bahkan telah memangkas nilai limit atau harga minimal lelang menjadi Rp2,06 triliun.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan nilai limit pada lelang pertama sebesar Rp2,425 triliun dan lelang kedua sebesar Rp2,15 triliun.
Tidak hanya harga yang diturunkan, pemerintah juga mengurangi uang jaminan peserta lelang. Jika pada lelang pertama uang jaminan ditetapkan Rp1 triliun, kemudian turun menjadi Rp430,2 miliar pada lelang kedua, pada lelang ketiga jumlahnya kembali dipangkas menjadi Rp420 miliar.
Meski berbagai penyesuaian telah dilakukan, aset tersebut tetap berstatus tidak ada peminat (TAP).
Kegagalan lelang berulang ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Nilai aset yang mencapai triliunan rupiah belum berhasil dikonversi menjadi penerimaan negara, sementara pengelolaan dan pemanfaatannya masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Empat Bidang Tanah Yang Tak Kunjung Terjual
Empat aset yang masuk dalam paket lelang tersebut berada di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seluruhnya merupakan bidang tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB), dengan rincian:
1. Tanah SHGB Nomor 3/Kamojing, seluas 518.870 meter persegi, atas nama PT Timor Industri Komponen, berlokasi di Desa Kamojing.
2. Tanah SHGB Nomor 4/Kamojing, seluas 530.125,526 meter persegi, atas nama PT KIA Timor Motors, berlokasi di Desa Kamojing.
3. Tanah SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka, seluas 100.985,15 meter persegi, atas nama PT KIA Timor Motors, berlokasi di Desa Cikampek Pusaka.
4. Tanah SHGB Nomor 22/Kalihurip, seluas 98.896,700 meter persegi, atas nama PT KIA Timor Motors, berlokasi di Desa Kalihurip.
Keempat bidang tanah tersebut memiliki luas gabungan sekitar 1,25 juta meter persegi atau setara 124,89 hektare.
Belum lakunya aset tersebut setelah tiga kali dilelang menyisakan persoalan mengenai strategi pemerintah dalam mengoptimalkan aset sitaan negara. Penurunan harga limit dan uang jaminan ternyata belum cukup untuk mendatangkan investor atau pembeli.
Kini, perhatian tertuju pada langkah DJKN selanjutnya, termasuk kemungkinan penyerahan aset kepada LMAN untuk dikelola secara produktif.
Jika nantinya mendapat mandat, LMAN diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut sehingga tidak sekadar menjadi barang sitaan yang tersimpan, tetapi dapat memberikan nilai ekonomi dan kontribusi nyata bagi keuangan negara.
Bagi pemerintah, persoalannya bukan hanya bagaimana menjual aset sitaan, melainkan bagaimana memastikan kewajiban BLBI dapat ditagih dan kekayaan negara yang telah diamankan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara.
Tiga kali gagal lelang, kini bola berada di tangan pemerintah melelang kembali dengan strategi berbeda atau mencari skema pemanfaatan lain agar aset bernilai triliunan rupiah tersebut tidak terus menganggur.
Ervinna










