58 WNI Diduga Jadi Korban TPPO Untuk Dijadikan Tentara Bayaran Rusia, Eks TNI dan Polri Turut Direkrut

Berita52 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran Rusia terbongkar. Sebanyak 58 WNI tercatat menjadi korban dalam jaringan perekrutan lintas negara tersebut. Ironisnya, para korban tidak hanya berasal dari kalangan sipil, tetapi juga mencakup mantan prajurit TNI dan mantan anggota Polri.

Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, mengungkapkan bahwa perekrutan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penawaran pekerjaan dengan imbalan fantastis hingga promosi lowongan melalui media sosial.

“Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” kata Nurul dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Jakarta, pada (2/11/2026).

Pengungkapan ini menunjukkan bahwa jaringan perekrutan tersebut tidak bekerja secara sederhana. Polisi menemukan indikasi adanya pola perekrutan berjenjang, keterlibatan jaringan lintas negara, serta penggunaan berbagai jalur untuk menjaring calon korban.

Hingga saat ini, aparat kepolisian menangani lima laporan polisi yang berasal dari sejumlah wilayah. Rinciannya, dua laporan ditangani Bareskrim Polri, satu laporan dari Polres Metro Jakarta Barat, satu laporan dari Polda Metro Jaya, dan satu laporan dari Polres Bogor.

“Saat ini kasus yang ditangani oleh Dittipid PPA-PPO maupun Ditres PPA-PPO itu ada lima laporan polisi,” ujar Nurul.

Dari rangkaian penyidikan tersebut, polisi mengidentifikasi 58 korban dan menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Selain itu, satu orang lainnya telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Di antara 12 tersangka tersebut terdapat dua warga negara Rusia dan satu warga negara Ukraina.

Keterlibatan warga negara asing dalam perkara ini menjadi salah satu aspek penting yang tengah didalami penyidik, khususnya terkait kemungkinan adanya jaringan perekrutan dan pengiriman tenaga manusia lintas negara.

Dijanjikan Gaji Fantastis, Diberangkatkan Menggunakan Visa Turis

Salah satu modus yang terungkap adalah menawarkan pekerjaan dengan iming-iming bonus besar, gaji tinggi, serta seluruh biaya keberangkatan ditanggung pihak perekrut.

Dalam salah satu kasus yang ditangani di Jakarta Timur, tersangka berinisial MI diduga menawarkan bonus bergabung sebesar 2.600 rubel, gaji bulanan sebesar 230 rubel, serta fasilitas perjalanan gratis hingga tiba di Rusia.

Namun, terdapat persoalan serius dalam proses pemberangkatan. Para calon korban diberangkatkan menggunakan visa turis, bukan visa kerja. Pengurusan visa dan tiket pesawat dilakukan serta dibiayai oleh agen yang berada di Rusia.

Perekrutan tersebut juga tidak melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang memiliki izin resmi.

Penyidik turut menemukan dugaan pola perekrutan berjenjang. Para perekrut mendapatkan komisi untuk setiap orang yang berhasil dibujuk bergabung. Nilai komisi disebut mencapai 1.000 rubel, bahkan ada yang hanya menerima 500 rubel untuk setiap kandidat.

Jaringan perekrutan ini memanfaatkan Facebook, Instagram, TikTok, serta berbagai grup informasi lowongan pekerjaan untuk menjangkau calon korban.

Modus tersebut memperlihatkan bagaimana tawaran pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk praktik perdagangan orang, terutama ketika calon pekerja tidak memperoleh informasi yang transparan mengenai jenis pekerjaan, risiko, dan kondisi sebenarnya di negara tujuan.

Dijanjikan Kontrak Rp400 Juta, Kenyataan Jauh Dari Harapan

Modus serupa juga ditemukan dalam laporan yang ditangani Polda Metro Jaya. Dalam perkara tersebut, korban dijanjikan kontrak kerja senilai Rp400 juta dengan gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Selain gaji, calon korban juga dijanjikan tunjangan anak sebesar Rp3 juta serta sejumlah bonus lainnya.

Namun, janji tersebut tidak sesuai dengan kenyataan setelah korban berada di Rusia.

Direktur Reserse PPA-PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo, mengatakan bahwa sejumlah korban menerima imbalan jauh lebih kecil dari yang dijanjikan. Bahkan, ada korban yang hingga kini belum menerima pembayaran.

“Tapi faktanya, semua tidak sesuai, nilainya sangat kecil, bahkan ada yang belum menerima sampai dengan saat ini,” ungkap Rita.

Sementara itu, dalam perkara yang ditangani Polres Bogor, tersangka diduga menawarkan kontrak kerja senilai 30.000 dolar AS dengan upah sebesar 3.000 dolar AS per bulan.

Fakta lain yang terungkap menunjukkan bahwa sebagian korban tidak mengetahui sejak awal bahwa mereka akan direkrut untuk menjadi tentara bayaran Rusia.

Mereka awalnya ditawari berbagai jenis pekerjaan. Namun, setelah berada di lokasi penampungan, barulah mereka mengetahui tujuan sebenarnya dari perekrutan tersebut.

Situasi semakin sulit ketika korban menolak dan meminta dipulangkan ke Indonesia. Mereka justru diwajibkan mengganti biaya transportasi untuk kembali ke daerah asal masing-masing.

Kondisi tersebut berpotensi menempatkan korban dalam situasi terjebak, karena keterbatasan informasi, ketergantungan terhadap perekrut, serta beban biaya kepulangan yang harus ditanggung.

Jaringan Lintas Negara Menjadi Perhatian Penyidik

Terungkapnya 58 korban dengan latar belakang berbeda, termasuk mantan personel TNI dan Polri, memperlihatkan bahwa sasaran perekrutan tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu.

Penggunaan media sosial, visa turis, agen di luar negeri, serta sistem komisi bagi perekrut mengindikasikan adanya pola operasional yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Aparat penegak hukum perlu mengungkap siapa pihak yang mengendalikan jaringan tersebut, bagaimana mekanisme pengiriman korban, siapa yang menerima keuntungan, serta sejauh mana keterlibatan pihak-pihak di dalam dan luar negeri.

Selain itu, penanganan perkara tidak cukup hanya berfokus pada penetapan tersangka. Perlindungan terhadap 58 korban, penelusuran keberadaan WNI yang masih berada di Rusia, serta upaya pemulangan dan pemulihan hak-hak mereka juga menjadi bagian penting dari penanganan kasus ini.

Terancam Hukuman Hingga 15 Tahun Penjara

Atas dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4 UU TPPO mengatur ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Sementara itu, Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus fantastis tanpa kejelasan legalitas perusahaan, kontrak kerja, jenis pekerjaan, serta dokumen keimigrasian.

Di balik janji kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik, praktik perekrutan ilegal tersebut diduga justru menempatkan puluhan WNI dalam situasi eksploitasi dan risiko keselamatan di wilayah konflik bersenjata.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan perdagangan orang hingga ke aktor utama, memastikan perlindungan bagi seluruh korban, serta mencegah semakin banyak WNI terjebak dalam perekrutan berkedok pekerjaan di luar negeri.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *