Cadangan Minyak Bersama ASEAN Masih Dibahas, Kementerian ESDM Ungkap Perkembangan Skema Kerja Sama Regional

Berita53 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Rencana pembentukan mekanisme cadangan minyak bersama negara-negara anggota ASEAN sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi kawasan hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa inisiatif tersebut masih dikaji dalam kerangka kerja sama regional ASEAN.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pembahasan mengenai rencana pembentukan cadangan minyak bersama tersebut akan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara terperinci bentuk kelembagaan, skema operasional, maupun mekanisme pengelolaan cadangan minyak yang nantinya disepakati negara-negara anggota.

“Jadi itu masih dibahas di kerangka ASEAN,” ujar Yuliot dalam keterangannya di Jakarta, pada (16/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif cadangan minyak bersama ASEAN masih membutuhkan pembahasan lintas negara, terutama menyangkut pembagian tanggung jawab, kepemilikan cadangan, kapasitas penyimpanan, hingga mekanisme distribusi ketika terjadi krisis energi.

Sejumlah aspek strategis juga masih perlu diperjelas, termasuk kemungkinan keterlibatan Malaysia, Singapura, dan negara anggota ASEAN lainnya dalam penyediaan fasilitas penyimpanan maupun akses terhadap pasokan minyak darurat.

Indonesia dan Thailand Dipertimbangkan Menjadi Lokasi Fasilitas Penyimpanan

Sebelumnya, mengutip laporan Philippines News Agency, sejumlah sumber yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan bahwa ASEAN tengah mempertimbangkan pembangunan fasilitas penyimpanan cadangan minyak di Indonesia dan Thailand mulai 2027.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai bagian dari infrastruktur penyangga energi regional yang dapat dimanfaatkan negara-negara anggota ASEAN ketika menghadapi keadaan darurat, gangguan distribusi, maupun tekanan terhadap pasokan minyak dunia.

Jika terealisasi, inisiatif ini berpotensi menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi ASEAN menghadapi ketidakpastian pasar energi global. Ketergantungan terhadap pasokan minyak dari luar kawasan selama ini menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi melalui kerja sama dan koordinasi regional.

Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai lokasi pembangunan, kapasitas penyimpanan, nilai investasi, serta pembagian tanggung jawab antarnegara dalam proyek tersebut.

Sementara itu, mengutip laporan The Straits Times, perusahaan minyak milik pemerintah Filipina, PNOC Exploration Corporation, telah menandatangani surat pernyataan minat atau Letter of Intent (LoI) secara terpisah dengan dua perusahaan dari Thailand dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian ASEAN Business and Investment Summit pada 13 November 2026. Kesepakatan awal itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan proyek percontohan atau pilot project cadangan minyak bersama ASEAN.

Menggunakan Mekanisme Ticket System

Salah satu aspek penting dalam proyek percontohan tersebut adalah rencana penggunaan mekanisme ticket system, yakni skema kerja sama penyediaan cadangan minyak melalui perjanjian komersial antara penjual dan pembeli.

Dalam mekanisme ini, pihak penjual berkomitmen menyediakan atau mencadangkan volume minyak tertentu bagi pembeli dengan imbalan biaya yang telah disepakati. Dengan demikian, negara pembeli memiliki hak akses terhadap pasokan yang telah dipesan ketika terjadi keadaan darurat atau gangguan distribusi energi.

Skema tersebut memungkinkan suatu negara memperoleh jaminan akses terhadap cadangan minyak tanpa harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas penyimpanan secara mandiri.

Model pengelolaan cadangan berbasis ticket system bukanlah konsep baru. Mekanisme serupa telah diterapkan dalam sejumlah kerja sama penyimpanan minyak internasional, termasuk di beberapa negara Eropa serta kerja sama antara Jepang dan Selandia Baru.

Pada umumnya, pelaksanaannya diawali dengan kesepakatan antarpemerintah mengenai volume cadangan yang disediakan, hak akses, serta ketentuan pemanfaatan ketika terjadi kondisi darurat. Selanjutnya, lembaga atau perusahaan terkait di masing-masing negara menindaklanjutinya melalui kontrak kerja sama operasional.

Ketahanan Energi ASEAN Menjadi Kepentingan Strategis

Pembentukan cadangan minyak bersama ASEAN memiliki arti strategis di tengah dinamika geopolitik, ketidakpastian rantai pasok global, serta potensi gangguan distribusi energi internasional.

Bagi Indonesia, keterlibatan dalam inisiatif tersebut bukan sekadar persoalan penyediaan fasilitas penyimpanan, melainkan juga peluang memperkuat posisi strategis nasional dalam arsitektur ketahanan energi kawasan.

Namun, keberhasilan program ini tidak cukup hanya dengan kesepakatan awal atau penandatanganan dokumen kerja sama. Diperlukan kepastian mengenai tata kelola, transparansi biaya, pembagian risiko, standar cadangan minimum, serta prosedur pelepasan minyak ketika negara anggota menghadapi kondisi darurat.

Kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap negara juga menjadi faktor penting agar mekanisme cadangan bersama benar-benar memberikan manfaat yang adil dan dapat diakses seluruh anggota ASEAN.

Untuk saat ini, pemerintah Indonesia masih menempatkan rencana tersebut dalam proses pembahasan bersama negara-negara ASEAN. Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk konkret kerja sama, skema investasi, serta posisi Indonesia dalam pelaksanaan proyek strategis tersebut.

Apabila dapat diwujudkan dengan tata kelola yang kuat dan mekanisme yang transparan, cadangan minyak bersama ASEAN berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan energi regional sekaligus meningkatkan kemampuan negara-negara Asia Tenggara menghadapi gejolak pasokan minyak dunia.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *