Danantara Jadi Perantara Tunggal Ekspor SDA Strategis Mulai 2027, Begini Mekanisme dan Kewenangannya

Berita27 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Pemerintah menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal dalam mekanisme ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini mencakup komoditas utama, antara lain batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferroalloy.

Meski demikian, pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengubah pola transaksi komersial antara perusahaan eksportir dan pembeli di pasar internasional. Negosiasi harga, kesepakatan perdagangan, hingga pelaksanaan transaksi tetap menjadi kewenangan masing-masing perusahaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, posisi DSI bukan sebagai pihak yang mengambil alih aktivitas perdagangan eksportir, melainkan sebagai perantara tunggal yang menjalankan fungsi penelitian dan pemeriksaan dokumen ekspor.

“Kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal. Pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan eksportir dengan pembeli, dan atas transaksi ini dilakukan penelitian mendalam oleh DSI,” kata Airlangga dalam Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada (6/11/2026).

Salah satu kewenangan utama DSI adalah mengendalikan sekaligus memberikan persetujuan terhadap rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Melalui mekanisme ini, setiap dokumen ekspor akan terlebih dahulu melalui proses penelitian sebelum diteruskan ke sistem kepabeanan.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan memeriksa dokumen kontrak, rancangan PEB, serta berbagai dokumen pendukung transaksi lainnya. Jika seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, DSI memberikan persetujuan agar dokumen PEB dapat diteruskan ke sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Customs-Excise Information System and Automation (CEISA).

Kendati demikian, penyusunan dokumen PEB tetap menjadi tanggung jawab eksportir. Perusahaan akan menyusun dokumen tersebut melalui portal DSI, sementara nama Danantara tidak dicantumkan dalam elemen data PEB.

Dengan demikian, perubahan utama terletak pada mekanisme pengawasan dan persetujuan dokumen ekspor, bukan pada pengalihan kewenangan negosiasi maupun transaksi perdagangan internasional.

Regulasi Baru Ditargetkan Rampung November 2026

Untuk memberikan landasan hukum terhadap mekanisme baru tersebut, pemerintah tengah menyelesaikan penyesuaian regulasi melalui rancangan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026.

Airlangga menyampaikan, seluruh perubahan pokok kebijakan akan dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah tersebut. Pemerintah menargetkan proses finalisasi dapat diselesaikan pada pertengahan November 2026, sebelum kebijakan diberlakukan secara efektif pada awal 2027.

“Seluruh perubahan pokok kebijakan baru ini dimasukkan dalam RPP perubahan PP 24/2026 yang sedang difinalisasi dan diharapkan selesai pertengahan November ini,” ujar Airlangga.

Penyelesaian regulasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pembagian kewenangan, prosedur pemeriksaan dokumen, serta mekanisme persetujuan ekspor memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketentuan Teknis Ekspor Tidak Berubah

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa penunjukan DSI sebagai perantara tunggal tidak menghapus ataupun menggantikan ketentuan teknis ekspor yang selama ini berlaku.

Eksportir tetap harus memenuhi seluruh persyaratan sektoral sesuai jenis komoditas yang diperdagangkan. Perusahaan juga tetap memiliki keleluasaan untuk melakukan negosiasi dan membangun kesepakatan bisnis secara langsung dengan pembeli.

Budi mencontohkan, eksportir CPO tetap wajib memenuhi ketentuan domestic market obligation (DMO). Eksportir batu bara harus memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), sedangkan ekspor ferroalloy tetap mensyaratkan laporan surveyor (LS).

“Artinya, jika prosedur ekspor CPO harus memenuhi DMO, itu tetap dilakukan. Ekspor batu bara harus ada RKAB, dan ferroalloy harus ada LS. Semua tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Budi.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran DSI tidak dimaksudkan untuk mengubah persyaratan teknis masing-masing sektor, melainkan menambahkan satu lapisan mekanisme perantara dan pemeriksaan dokumen dalam tata kelola ekspor SDA strategis.

Pengawasan Ekspor Jadi Fokus Perubahan

Pemberlakuan mekanisme baru pada 1 Januari 2027 menandai perubahan dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Pemerintah menempatkan DSI sebagai pintu perantara tunggal dalam proses administrasi dan pemeriksaan dokumen sebelum pemberitahuan ekspor diteruskan ke sistem kepabeanan.

Di sisi lain, aktivitas komersial tetap berlangsung antara eksportir dan pembeli tanpa perubahan pola negosiasi maupun transaksi.

Keberhasilan kebijakan ini nantinya akan sangat bergantung pada kejelasan regulasi, kecepatan proses persetujuan dokumen, serta kepastian prosedur bagi pelaku usaha. Pemerintah dituntut memastikan mekanisme baru tersebut tidak menambah hambatan birokrasi, memperpanjang waktu ekspor, ataupun menciptakan ketidakpastian dalam kegiatan perdagangan internasional.

Dengan demikian, tantangan utama implementasi kebijakan bukan sekadar menempatkan DSI sebagai perantara tunggal, melainkan memastikan sistem pengawasan ekspor SDA strategis berjalan transparan, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh eksportir.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *