Dasco Terima KASBI di DPR RI, Nasib 64 Pekerja Krakatau Steel Akhirnya Mendapat Kepastian Status Kerja

Berita24 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bersama sejumlah pekerja Krakatau Baja Konstruksi, anak perusahaan Krakatau Steel, dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (18/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang selama ini membayangi 64 pekerja di lingkungan Krakatau Steel. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa kejelasan status kontrak, menerima upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR), serta menghadapi persoalan jaminan sosial dan pembayaran lembur, para pekerja akhirnya memperoleh kepastian hubungan kerja.

Dalam pertemuan yang dimulai sekitar pukul 09.55 WIB itu, Dasco didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Sementara dari pihak buruh hadir Ketua Umum KASBI Sunarno bersama sejumlah perwakilan serikat pekerja.

DPR RI memberikan ruang kepada KASBI untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja, sekaligus mendorong penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi dengan pihak manajemen perusahaan.

Usai pertemuan, Anggia Ermarini mengungkapkan bahwa persoalan utama yang diadukan para buruh adalah ketidakjelasan status hubungan kerja, meskipun sebagian besar telah mengabdi selama kurang lebih delapan tahun.

“Mereka memang punya masalah karena sebagian besar sudah bekerja delapan tahun tetapi tidak punya kontrak yang jelas, upahnya di bawah UMR, tidak ada BPJS, dan lembur digaji tidak sesuai,” ujar Anggia.

Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari proses mediasi yang berlangsung hampir satu bulan. DPR RI melalui Komisi VI memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pekerja dan manajemen untuk mencari solusi yang tidak merugikan hak-hak buruh.

Hasilnya, per 13 November 2026, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam diberhentikan akhirnya mendapatkan kepastian status sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Kami memfasilitasi bertemu dengan manajemen untuk mencari solusi, dan per tanggal 13 kemarin 64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan kini menjadi PKWT dengan gaji UMR serta BPJS,” tegas Anggia.

Menurutnya, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan pemenuhan hak-hak normatif pekerja sekaligus memberikan kejelasan hubungan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Anggia juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak boleh mengabaikan aspek perlindungan tenaga kerja. Status hubungan kerja harus memiliki dasar hukum yang jelas agar pekerja memperoleh kepastian hak dan perlindungan sosial.

“Ini bagian dari kita menjalankan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Mas Sunarno saat berdiskusi juga mengingatkan kalau langkah sebelumnya melanggar undang-undang, sehingga ketemulah solusi status PKWT buat para pekerja itu,” ungkapnya.

KASBI: Perusahaan BUMN Harus Menjadi Teladan

Sementara itu, Ketua Umum KASBI Sunarno menyampaikan bahwa pihaknya membawa persoalan tersebut ke DPR RI karena upaya penyelesaian di tingkat daerah kerap menemui jalan buntu.

Menurut Sunarno, perusahaan milik negara maupun anak perusahaan BUMN semestinya menjadi contoh dalam menjalankan ketentuan ketenagakerjaan, bukan justru membiarkan pekerja menghadapi ketidakpastian status, upah, dan jaminan sosial.

Ia mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, serta jajaran Komisi VI yang telah memfasilitasi komunikasi dengan manajemen perusahaan hingga menghasilkan kesepakatan bagi 64 pekerja tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR RI dan juga pimpinan DPR RI, dalam hal ini Bapak Dasco, yang telah membantu memfasilitasi kawan-kawan untuk penyelesaiannya,” kata Sunarno.

Ia menegaskan, pemenuhan hak normatif buruh merupakan kewajiban perusahaan, terlebih perusahaan yang berada dalam lingkup BUMN dan memiliki tanggung jawab terhadap tata kelola ketenagakerjaan yang baik.

“Ini adalah perusahaan negara, perusahaan BUMN yang mestinya tidak boleh melanggar hak-hak normatif kaum buruhnya atau pekerjanya,” tegas Sunarno.

Kepastian Kerja Harus Diikuti Konsistensi Perlindungan Buruh

Penyelesaian persoalan 64 pekerja Krakatau Baja Konstruksi menjadi catatan penting bagi pengawasan DPR terhadap tata kelola ketenagakerjaan di lingkungan BUMN. Kepastian status PKWT, pembayaran upah sesuai UMR, dan kepesertaan BPJS merupakan langkah awal yang harus dijalankan secara konsisten oleh perusahaan.

Lebih dari sekadar kesepakatan mediasi, penyelesaian ini menjadi pengingat bahwa masa kerja bertahun-tahun harus diiringi kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja sesuai hukum.

DPR RI diharapkan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut agar penyelesaian yang telah dicapai tidak berhenti pada meja perundingan, melainkan benar-benar dirasakan oleh seluruh pekerja yang bersangkutan.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *