DPR RI Dukung Transformasi BNPPDT, Percepatan Pembangunan Perbatasan Jadi Prioritas

Berita49 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan perbatasan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di daerah terpencil yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama BNPPDT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada (16/11/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi II menegaskan pentingnya penguatan peran dan kapasitas kelembagaan BNPPDT agar pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI terhadap rencana operasionalisasi BNPPDT pada 2027. Menurutnya, dukungan parlemen menjadi modal penting untuk mempersiapkan pelaksanaan mandat kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Saya sangat bahagia karena beliau-beliau (Komisi II DPR RI) sangat mendukung rencana mulai operasionalnya BNPPDT nanti pada 2027, khususnya,” ujar Maruli dalam keterangannya pada (16/11/2026).

Ia meyakini dukungan dan arahan Komisi II DPR RI akan memperkuat kesiapan BNPPDT dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah. Transformasi kelembagaan ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan nomenklatur, tetapi mampu menghadirkan peningkatan nyata dalam pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat perbatasan serta daerah terpencil.

Maruli menjelaskan, mandat BNPPDT mencakup pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan Presiden.

Karena itu, pembangunan harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, ketersediaan listrik, hingga akses air bersih menjadi sejumlah sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian serius.

“Bagaimana daerah-daerah tersebut sementara kita akan bangun infrastrukturnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhan sehari-hari standarnya tentang listrik dan lain sebagainya,” kata Maruli.

Namun, pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil tidak cukup hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Penguatan ekonomi lokal juga menjadi faktor penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk tumbuh mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Maruli menyebut pengembangan sektor pertanian dan optimalisasi lahan produktif sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Potensi lokal perlu diidentifikasi dan dikembangkan agar mampu menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Sambil berjalan, kita akan lihat bagaimana meningkatkan perekonomian di daerah sana, seperti misalnya bagaimana daerah tersebut mempunyai cukup lahan sawah, mempunyai cukup lahan sayur-sayuran, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa betul-betul berdiri sendiri,” ungkapnya.

Komisi II Desak Kepastian Hukum dan Peta Jalan Pembangunan

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI menyatakan dukungan terhadap perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan BNPP menjadi BNPPDT. Komisi II juga meminta pemerintah segera menerbitkan landasan hukum yang diperlukan untuk memastikan perubahan kelembagaan tersebut memiliki kepastian regulasi dan dasar pelaksanaan yang jelas.

Tidak hanya memberikan dukungan secara kelembagaan, Komisi II DPR RI juga meminta BNPPDT segera menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026–2029.

Dokumen tersebut harus disusun secara komprehensif dengan memuat prioritas lokasi pembangunan, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, penyesuaian regulasi, kementerian dan lembaga penanggung jawab, pemerintah daerah pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Penegasan tersebut menjadi penting agar agenda pembangunan tidak berhenti pada perencanaan administratif, melainkan diterjemahkan menjadi program yang jelas, memiliki penanggung jawab, didukung anggaran memadai, serta dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai.

Selain itu, Komisi II DPR RI mendorong peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Langkah ini diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sekaligus memberikan landasan yang lebih memadai bagi percepatan penanganan dan pembangunan daerah terpencil.

Transformasi Harus Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Dukungan Komisi II DPR RI menjadi bagian penting dalam mempersiapkan transformasi dan operasionalisasi BNPPDT pada 2027. Namun, keberhasilan lembaga baru ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari perubahan struktur organisasi maupun terbitnya regulasi, melainkan dari kemampuannya menghadirkan pembangunan yang nyata dan merata.

Kawasan perbatasan dan daerah terpencil harus mendapatkan akses yang setara terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, air bersih, serta peluang ekonomi produktif. Koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan juga harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.

Melalui penguatan kelembagaan, kepastian regulasi, dan peta jalan pembangunan yang terukur, BNPPDT diharapkan mampu menjadi instrumen strategis negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi BNPPDT bukan sekadar tentang membangun lembaga baru, melainkan memastikan negara hadir lebih kuat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Sebab, kemajuan Indonesia tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi harus dirasakan hingga ke wilayah terluar dan pelosok negeri.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *