DetikSR.id Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merampungkan pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
RUU yang menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana tersebut memuat 10 poin utama, mulai dari perlindungan hak asasi manusia (HAM), perluasan ruang lingkup tindak pidana, hingga mekanisme pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa rampungnya pembahasan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara DPR, pemerintah, serta berbagai pihak yang memberikan masukan selama proses penyusunan regulasi.
“Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” ujar Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada (18/11/2026).
Rampungnya pembahasan tingkat I menjadi tahapan penting dalam perjalanan legislasi RUU tersebut. Namun, proses ini belum berarti undang-undang telah resmi berlaku karena masih harus melalui tahapan legislasi berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10 Poin Utama RUU Perampasan Aset
Dalam pembahasannya, RUU Perampasan Aset tidak hanya mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi ini juga dirancang untuk memastikan proses perampasan berjalan proporsional, transparan, akuntabel, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
Berikut 10 substansi utama yang menjadi pokok pembahasan:
1. Menjamin efektivitas hukum sekaligus perlindungan HAM.
RUU ini mengedepankan prinsip dan asas hukum yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses perampasan aset.
2. Memperluas ruang lingkup tindak pidana.
Cakupan perampasan aset meliputi berbagai tindak pidana, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perhatian khusus diberikan terhadap kejahatan yang menimbulkan korban dalam jumlah besar, seperti investasi bodong, perdagangan, dan penipuan saham.
3. Tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan.
Perampasan aset tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman pidana terhadap pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperjelas kewenangan dan prosedur perampasan aset.
RUU ini mengatur pembagian kewenangan secara jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik.
Perlindungan diberikan kepada pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset dengan iktikad baik. Jaminan ini disertai pengaturan mengenai beban pembuktian dan kesempatan yang memadai untuk mempertahankan haknya.
6. Mengutamakan pengembalian aset kepada korban.
RUU ini mendorong optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset yang berhasil dipulihkan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan hukum.
7. Membentuk pengelolaan aset yang profesional dan akuntabel.
Pengelolaan aset terkait tindak pidana akan dilakukan oleh badan yang berkompeten. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Memperkuat pengawasan melalui badan independen.
Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan berada dalam mekanisme pengawasan oleh badan independen. Pengawasan ini penting untuk memastikan setiap tindakan berjalan sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat.
RUU ini juga menempatkan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan sebagai salah satu substansi penting. Perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan.
10.Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi.
Pemanfaatan teknologi melalui sistem pengelolaan aset menjadi bagian dari upaya membangun transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pengelolaan aset hasil tindak pidana dapat dipantau secara lebih efektif.
DPR Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah
Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI telah menjalankan pembahasan secara mendalam melalui daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berjumlah 397 poin.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM merupakan substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Komisi III DPR juga mengakomodasi berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat maupun para ahli untuk menyempurnakan materi RUU tersebut.
Proses pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi perampasan aset tidak hanya kuat dalam aspek penindakan, tetapi juga memiliki mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat.
Pembahasan Dipercepat, DPR Targetkan Rampung November 2026
DPR RI turut mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset menyusul kuatnya tuntutan masyarakat agar regulasi tersebut segera diselesaikan.
Habiburokhman mengungkapkan, Komisi III DPR bahkan tetap menggelar rapat dan melanjutkan pembahasan pada masa reses. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pembahasan yang berlarut-larut.
Sebelumnya, penyelesaian RUU Perampasan Aset ditargetkan pada 15 Desember 2026. Namun, DPR kemudian mendorong percepatan agar target penyelesaian dapat dicapai pada November 2026.
“Jadi kalau kemarin itu kita bilang 15 Desember ya, takutnya berlarut-larut pembahasan, maka kita mulai, bahkan kemarin RDPU teman-teman sendiri dari dua minggu yang lalu kita sudah mulai. Jadi kita mau gaspol, supaya tuntutan masyarakat agar undang-undang ini segera disahkan bisa segera terwujud,” jelas Habiburokhman.
Ujian Sesungguhnya Ada Pada Implementasi
Rampungnya pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset menjadi perkembangan penting dalam agenda pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang merugikan masyarakat.
Namun, efektivitas regulasi ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas kewenangan negara dalam merampas aset, melainkan juga oleh ketegasan prosedur, independensi pengawasan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk memulihkan aset hasil kejahatan.
Di sisi lain, kewenangan tersebut harus dibatasi dengan prinsip kehati-hatian agar tidak membuka ruang kesewenang-wenangan.
Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh substansi RUU tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi aturan yang adil, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika diterapkan.
Publik kini menantikan kelanjutan proses legislasi hingga RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Ervinna






