DetikSR.id Jakarta, Penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan publik. Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi, terutama habitat terakhir badak Jawa yang terancam punah.
Sorotan menguat setelah terbit Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu mencantumkan sejumlah wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa wilayah yang masuk dalam peta WUP bukanlah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, melainkan sebagian wilayah perairan laut di sekitarnya.
Anggia menjelaskan, penetapan wilayah tersebut bukan kebijakan baru. Menurut dia, prosesnya memiliki riwayat administratif sejak usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013.
“Di mana pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan Wilayah Pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada perairan laut Provinsi Banten, yang kemudian tertuang dalam Kepmen ESDM No. 1204 Tahun 2014, di mana usulan tersebut dikecualikan,” kata Anggia, pada (17/11/2026).
Dia menyebut, pada 2014 Pemerintah Provinsi Banten melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kembali mengusulkan wilayah tersebut. Dalam proses berikutnya, sebagian perairan di sekitar TNUK masuk dalam penetapan wilayah pertambangan yang kemudian dituangkan dalam keputusan menteri pada 2017.
Anggia menambahkan, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 pada dasarnya merupakan pengulangan sekaligus penyempurnaan sebagian ketentuan dalam Kepmen Tahun 2022 berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
WUP Bukan Izin Menambang
ESDM juga menegaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk melakukan aktivitas penambangan.
Menurut Anggia, WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Penetapan tersebut menjadi dasar administratif bagi proses lanjutan untuk menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
“Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK),” tegasnya.
Dia menjelaskan, wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga dinilai memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, proses penerbitan WIUP hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP), kata dia, tetap harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal itu mencakup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Selain itu, proses perizinan juga harus mempertimbangkan kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
“Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin pertambangan yang diterbitkan, baik pada wilayah perairan yang dimaksud ataupun di wilayah TNUK,” ujar Anggia.
Di Tengah Isu Keselamatan Badak Jawa
Kontroversi penetapan WUP tersebut semakin sensitif karena muncul bersamaan dengan wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Wacana itu sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Hashim menyoroti ancaman bencana alam, khususnya potensi tsunami akibat gempa bumi maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, yang dinilai dapat membahayakan keberlangsungan populasi badak Jawa.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Pernyataan tersebut kembali membuka perhatian terhadap kerentanan ekosistem Ujung Kulon. Sebagai habitat alami badak Jawa yang sangat terbatas, kawasan ini memiliki nilai ekologis strategis yang tidak dapat dipandang semata-mata dari perspektif pemanfaatan sumber daya alam.
Di tengah kekhawatiran tersebut, keberadaan wilayah perairan sekitar kawasan konservasi dalam peta WUP memunculkan tuntutan agar pemerintah memberikan penjelasan secara transparan, khususnya mengenai batas koordinat wilayah, potensi mineral, serta mekanisme perlindungan lingkungan apabila kelak terdapat usulan kegiatan pertambangan.
Pemerintah Belum Akan Memindahkan Badak Jawa
Sementara itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum tersedia kajian ilmiah yang lengkap.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa rencana pemindahan satwa langka tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah, ekologis, dan keberlanjutan konservasi.
Di sisi lain, penjelasan ESDM bahwa WUP tidak sama dengan izin pertambangan belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik. Sebab, penetapan suatu wilayah sebagai WUP tetap menjadi bagian dari tahapan awal perencanaan pemanfaatan sumber daya mineral.
Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar apakah izin tambang telah diterbitkan atau belum, melainkan sejauh mana pemerintah menjamin bahwa rencana pengelolaan sumber daya alam tidak berbenturan dengan kepentingan konservasi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa batas wilayah pertambangan benar-benar berada di luar kawasan konservasi, tidak mengganggu ekosistem laut, serta tidak menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap habitat badak Jawa.
Perlindungan Ujung Kulon tidak cukup hanya ditegaskan melalui pernyataan bahwa kawasan taman nasional tidak masuk wilayah pertambangan. Transparansi peta, kepastian batas wilayah, kajian lingkungan, dan pengawasan yang ketat menjadi ujian nyata konsistensi pemerintah dalam menjaga warisan keanekaragaman hayati Indonesia.
Sebab, ketika menyangkut kelangsungan hidup badak Jawa, kesalahan dalam pengelolaan lingkungan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan dapat menjadi ancaman permanen bagi keberadaan salah satu satwa paling langka di dunia.
Ervinna









