Kejari Lubuk Linggau Tahan Empat Tersangka Kasus Dugaan Korupsi DLH dan PMI, Kerugian Negara Capai Rp1,59 Miliar

Berita Daerah157 Dilihat

DetikSR.id LUBUKLINGGAU-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi berbeda, Selasa (17/11/2026).

Keempat tersangka tersebut diduga terlibat dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023–2024 serta dugaan korupsi pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Lubuk Linggau Tahun 2023–2024.

Penahanan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuk Linggau, Suwarno, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Armein Ramdhani, S.H., M.H., didampingi Kasi Pidsus Willy Pramudya Ronaldo, S.E., S.H., M.H., kepada sejumlah awak media, Selasa (17/11/2026).

Keempat tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau selama 20 hari, terhitung mulai 17 November hingga 6 Desember 2026.

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi DLH Dalam perkara pertama, penyidik menetapkan dan menahan tiga tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023–2024.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial DNF, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) periode Januari 2023 hingga Juli 2024.

Kemudian HP, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH periode Juli hingga Desember 2024, serta CAN yang menjabat sebagai Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada 2023 hingga 2024, Bidang Persampahan dan RTH DLH Kota Lubuk Linggau mengelola anggaran kegiatan BBM dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan persampahan dengan total anggaran mencapai Rp7.590.202.150.

Dari hasil penyidikan, ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BBM dan pelumas kendaraan persampahan, di antaranya penggunaan BBM untuk alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, kupon BBM berlebih disertai tanda tangan palsu, serta pengalihan kupon kepada pihak lain.

Selain itu, dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan persampahan, penyidik menemukan adanya uang cashback dari biaya pemeliharaan.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 05/LHA/L.6.1/H.IV.1/10/2026 tanggal 9 Oktober 2026, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.502.125.868.

Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PMI

Selain perkara DLH, penyidik Kejari Lubuk Linggau juga melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial IT dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023–2024.

IT diketahui menjabat sebagai Penanggung Jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah pada Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau.
Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan penyediaan kantong darah yang dilakukan melalui dua mekanisme, yakni melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) serta pelayanan secara mandiri oleh masyarakat atau pasien yang membutuhkan darah.

Kedua mekanisme pelayanan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara pencatatan yang dilakukan pihak rumah sakit dan Unit Donor Darah PMI Kota Lubuk Linggau terhadap pelayanan BPPD yang dilakukan secara mandiri oleh pasien umum.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp94.680.000 atau sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam perkara dugaan korupsi DLH, ketiga tersangka disangkakan dengan pasal primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, pasal subsidiair yang disangkakan adalah Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan dalam perkara dugaan korupsi PMI, tersangka IT disangkakan dengan pasal primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(Rif’at Achmad )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *