Kemnaker Libatkan Apindo dan Kadin Susun Skema Dana Cadangan Pesangon, Besaran Iuran Masih Dibahas

Berita92 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyusunan skema Dana Cadangan Pesangon (DCP). Pelibatan kalangan pengusaha dinilai penting untuk memastikan kebijakan perlindungan pekerja tersebut dapat diterapkan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah akan membuka ruang partisipasi bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebelum menetapkan aturan teknis pelaksanaan DCP. Pembahasan tersebut mencakup mekanisme pengelolaan dana, lembaga pengelola, hingga besaran iuran yang nantinya menjadi kewajiban pemberi kerja.

“Prosesnya pasti akan panjang. Nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak,” kata Yassierli, pada (17/11/2026).

Selain Apindo dan Kadin, Kemnaker juga akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Keterlibatan pengusaha menjadi salah satu aspek penting dalam perumusan kebijakan ini. Pasalnya, skema DCP akan memperkenalkan kewajiban penyetoran dana pesangon melalui lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah perlu memastikan mekanisme iuran tidak mengganggu keberlangsungan usaha, sekaligus memberikan kepastian bahwa hak pekerja tetap terpenuhi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hingga saat ini, Kemnaker masih menyusun peraturan turunan sebagai landasan operasional DCP. Yassierli menegaskan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 belum mengatur secara terperinci besaran iuran, mekanisme pembayaran, maupun ketentuan teknis yang wajib dipenuhi pengusaha.

“Jadi, informasinya baru sebatas apa yang tertulis di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Belum ada rincian terkait dengan peraturan turunannya ke mana, besarannya berapa, kewajibannya berapa, dan seterusnya. Jadi ini mohon ditunggu dulu,” tegasnya.

Antisipasi Pesangon Tidak Terbayar Saat Perusahaan Kesulitan Keuangan

Dana Cadangan Pesangon dirancang sebagai instrumen perlindungan untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami PHK. Skema ini sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pesangon akibat kondisi keuangan yang memburuk.

Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa dana pesangon nantinya disetorkan terlebih dahulu kepada lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah. Dengan mekanisme tersebut, ketersediaan dana diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.

“Jadi, uang (pesangon) itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Ini adalah bentuk wujud pelindungan yang sangat konkrit jika terjadi PHK. Jadi alasan PHK-nya saja susah, kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada,” ujar Indah.

Pemerintah menargetkan lembaga pengelola DCP dapat dibentuk dalam waktu dekat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, masa transisi pelaksanaan kebijakan ini paling lama satu tahun sehingga lembaga pengelola ditargetkan sudah tersedia pada 2027.

Dengan demikian, sejumlah aspek mendasar masih menunggu pengaturan lebih lanjut, terutama besaran iuran, tata kelola dana, mekanisme penyetoran, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah, pengusaha, dan lembaga pengelola.

Kejelasan aspek-aspek tersebut akan menjadi penentu pelaksanaan DCP. Di satu sisi, kebijakan ini diharapkan memperkuat kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja. Di sisi lain, skema pembiayaannya harus dirancang secara terukur agar kewajiban baru tersebut tetap dapat dijalankan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan dan keberlanjutan usaha.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *