Lestari Moerdijat: Negara Wajib Lindungi Warga Dari Ancaman DBD, Perubahan Iklim Perlu Diantisipasi

DetikSR.id Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara dari ancaman penyakit, termasuk demam berdarah dengue (DBD) yang berpotensi semakin meluas akibat perubahan iklim.

Menurut Lestari, peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun menjadi peringatan serius bahwa kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi ancaman kesehatan berbasis perubahan iklim harus diperkuat. Upaya perlindungan masyarakat tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan pasien, tetapi harus mengutamakan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko.

Penegasan tersebut disampaikan Lestari saat membuka diskusi bertajuk “Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan” yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue dan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada (19/11/2026).

“Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di tanah air,” ujar Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulis.

Ia menilai ancaman kematian akibat DBD menjadi tantangan serius bagi Indonesia yang telah menetapkan target bebas DBD pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu membangun strategi pencegahan yang lebih terukur, adaptif, dan berbasis data.

Rerie mendorong pemerintah menyusun peta risiko dengue berdasarkan proyeksi iklim, sehingga wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan penularan dapat diidentifikasi lebih awal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Ketua Umum Kobar Lawan Dengue Suir Syam mengatakan, Kobar dibentuk sebagai wadah kolaborasi multisektor untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan DBD. Menurutnya, setiap kematian akibat dengue harus menjadi momentum evaluasi sekaligus pengingat bahwa pencegahan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono menegaskan bahwa pemberantasan sarang nyamuk harus menjadi prioritas dalam menekan penyebaran dengue. Menurutnya, masyarakat perlu terlibat aktif mencegah perkembangbiakan nyamuk karena dampak infeksi dengue dapat berujung pada kematian.

Dante juga mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi persoalan serius terkait tingginya angka kematian akibat DBD. Karena itu, komitmen dan gerakan pencegahan harus diperkuat secara berkelanjutan.

“Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030,” tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi inisiatif Kobar Lawan Dengue dalam membangun ruang dialog lintas sektor. Namun, ia mengingatkan agar berbagai gagasan yang muncul tidak berhenti sebagai rekomendasi, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata.

Nihayatul mengungkapkan, sepanjang 2025 Indonesia mencatat 161.752 kasus DBD dengan 673 kematian. Sementara itu, beban ekonomi akibat penyakit tersebut diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun per tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa DBD bukan hanya persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan tekanan besar terhadap perekonomian dan sistem pelayanan kesehatan nasional.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa faktor iklim memiliki pengaruh terhadap pola penyebaran kasus DBD di Indonesia. Pada periode puncak musim hujan, misalnya, risiko sejumlah penyakit berbasis lingkungan, termasuk diare dan DBD, cenderung meningkat.

Ia memperkirakan perubahan iklim dapat memperluas wilayah penyebaran vektor dengue, bahkan hingga kawasan dataran tinggi. Kondisi tersebut menuntut penguatan sistem pemantauan iklim dan penyampaian informasi risiko kepada masyarakat.

BMKG, lanjutnya, mendukung rencana aksi nasional pencegahan DBD melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi iklim terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Aditya Lia Romadona, Ph.D., menjelaskan bahwa dinamika kasus DBD di Indonesia turut dipengaruhi fenomena iklim, termasuk El Niño. Puncak kasus di setiap provinsi juga tidak selalu bersamaan, melainkan dapat terjadi dalam rentang Oktober hingga April.

Menurut Aditya, perubahan suhu, kondisi ketersediaan air, serta perilaku masyarakat menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi penyebaran dengue. Ia mendorong pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan BMKG, dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan berjenjang.

Sementara itu, peneliti Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU) Indonesia, Iqbal Elyazar, mengingatkan bahwa dengue tidak seharusnya terus dipandang sebagai penyakit yang hanya muncul pada musim tertentu.

Ia menyebut penelitian pada 2018 memperkirakan terdapat sekitar 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia. Angka tersebut memperlihatkan besarnya persoalan penularan yang selama ini berpotensi tidak sepenuhnya tercermin dalam data kasus yang terdeteksi.

“Sehingga saya tidak percaya bila infeksi dengue itu terjadi secara musiman,” ujar Iqbal.

Ia memperingatkan bahwa Indonesia harus mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan wabah dengue berskala besar pada masa mendatang.

“Kita punya waktu sampai enam bulan ke depan untuk memberantas sarang nyamuk untuk menekan potensi penyebarannya. Kita harus menyerang ketika masih jentik,” katanya.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Sumarjaya menilai pengendalian dengue tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan. Pemerintah juga perlu memperluas surveilans berbasis masyarakat agar potensi penyebaran virus dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

Menurutnya, sistem surveilans yang berjalan saat ini telah memberikan gambaran yang sejalan dengan kondisi di lapangan. Namun, pengendalian dengue tetap membutuhkan intervensi terpadu terhadap tiga aspek utama, yakni lingkungan, vektor penular, dan manusia.

Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengungkapkan bahwa ancaman dengue memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan pembiayaan negara. Ia membandingkan dampak El Niño pada 2014 yang disebut menyebabkan sekitar 14.000 kematian akibat wabah DBD dengan kondisi 2025, ketika angka kematian tercatat sekitar 672 jiwa meskipun jumlah kasus masih mencapai ratusan ribu.

Yan juga menyebut pembiayaan pengobatan DBD yang ditanggung BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

Ia berharap pemerintah dapat mengembangkan pendekatan baru yang lebih cepat dan efektif dalam mendeteksi serta menangani masyarakat yang terinfeksi dengue, sehingga risiko komplikasi dan kematian dapat ditekan.

Dari sisi perencanaan pembangunan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menekankan pentingnya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan hingga tingkat puskesmas.

Menurutnya, kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan diagnosis dan deteksi dini harus terus ditingkatkan agar pasien dapat memperoleh penanganan tepat waktu. Upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif juga membutuhkan sinergi antarlembaga dan seluruh pemangku kepentingan.

Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Direktorat SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Heri Supriyanto, menambahkan bahwa perubahan iklim membuat penanggulangan DBD semakin kompleks.

Perluasan wilayah risiko dan paparan virus dengue, menurutnya, menunjukkan bahwa pendekatan kuratif saja tidak lagi memadai. Langkah promotif dan preventif harus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kemendagri, katanya, terus mendorong penguatan muatan pencegahan dan penanggulangan DBD dalam perencanaan daerah dengan pendekatan bottom-up, sehingga kebutuhan dan kondisi wilayah menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan.

Ketua Umum Komite Imunisasi Nasional (KIN) Sri Rezeki Hadinegoro menegaskan bahwa dengue merupakan penyakit endemis di Indonesia. Ia menyebut sekitar 25 persen anak berusia satu tahun telah terpapar virus dengue.

Menurut Sri, perubahan kondisi iklim dapat mempercepat siklus perkembangan nyamuk, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa, sekaligus memengaruhi masa hidup vektor penular. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko penularan di berbagai wilayah.

Karena itu, ia mendorong penguatan strategi pencegahan melalui vaksinasi, termasuk mempertimbangkan vaksin dengue sebagai bagian dari program nasional.

Diskusi yang dimoderatori Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar tersebut menjadi forum untuk mempertemukan perspektif pemerintah, legislatif, lembaga riset, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam merumuskan langkah strategis menghadapi ancaman dengue di tengah perubahan iklim.

Berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber memperlihatkan bahwa target Indonesia bebas DBD pada 2030 membutuhkan lebih dari sekadar kampanye pemberantasan sarang nyamuk. Diperlukan kebijakan berbasis data iklim, sistem peringatan dini, surveilans yang kuat, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, vaksinasi, serta partisipasi masyarakat secara konsisten.

Pesan utama dari forum tersebut jelas: ketika perubahan iklim memperluas ancaman dengue, negara tidak boleh hanya hadir setelah masyarakat jatuh sakit. Perlindungan harus dimulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, dan kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat sebelum penularan berkembang menjadi wabah.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *