DetikSR.id Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie mengingatkan pemerintah agar memastikan penambahan anggaran riset nasional menjadi sekitar Rp6 triliun pada 2027 benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas ekosistem riset apabila tidak disertai target kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rerie menegaskan, efektivitas anggaran riset tidak boleh hanya dinilai dari tingkat penyerapan dana maupun jumlah publikasi ilmiah. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu membuktikan sejauh mana hasil penelitian terserap oleh industri, dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi, melahirkan inovasi kebijakan, serta meningkatkan daya saing nasional.
“Kenaikan anggaran riset hanya bermakna jika ada ukuran jelas: berapa yang terserap industri, berapa yang berujung pada produk atau kebijakan, dan bagaimana dampaknya pada daya saing bangsa. Tanpa itu, kita hanya mengulang siklus riset yang berhenti di laporan,” ujar Rerie dalam keterangannya pada (15/11/2026).
Pernyataan tersebut merespons rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan anggaran riset sekitar Rp6 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek, Fauzan Adziman, sebelumnya menyampaikan bahwa pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp3 triliun serta hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian LPDP sebesar Rp1,3 triliun hingga Rp1,4 triliun, di luar anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pemerintah juga menyiapkan lebih dari 30 program riset bersama BRIN. Skema pendanaannya mencakup hibah penelitian individu hingga Rp2 miliar dan pendanaan konsorsium hingga Rp5 miliar.
Namun, bagi Rerie, peningkatan kapasitas pendanaan tersebut harus diikuti pembenahan mendasar terhadap struktur pembiayaan dan orientasi riset nasional. Pasalnya, belanja penelitian dan pengembangan Indonesia masih berada di kisaran 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global dan tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Persoalan lainnya terletak pada dominasi pembiayaan pemerintah. Sekitar 80 persen pendanaan riset nasional masih bersumber dari pemerintah, sedangkan kontribusi sektor industri tercatat di bawah 20 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sejumlah negara maju yang porsi pembiayaan risetnya didominasi sektor industri, mencapai 60 hingga 70 persen.
Rerie menilai ketimpangan tersebut menjadi sinyal bahwa hubungan antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan dunia usaha belum terbangun secara optimal. Akibatnya, hasil penelitian berisiko tidak menjawab kebutuhan pasar maupun persoalan produktivitas industri.
“Kalau industri tidak ikut menanggung dan tidak memakai hasilnya, riset kita akan terus berputar di lingkaran yang sama: publikasi bertambah, tetapi produk dan lapangan kerja tidak tumbuh sepadan,” katanya.
Minta Indikator Kinerja Yang Bisa Diaudit
Untuk mencegah anggaran riset menjadi belanja rutin tanpa dampak strategis, Rerie meminta pemerintah menetapkan sejumlah indikator kinerja yang jelas, terukur, dan terbuka untuk diaudit.
Pertama, pemerintah harus memastikan peningkatan kontribusi pendanaan dari sektor industri sehingga pembiayaan riset nasional tidak terus bergantung pada APBN dan dana abadi penelitian.
Kedua, setiap proyek penelitian yang memperoleh pendanaan negara harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Keterkaitan tersebut, menurut Rerie, perlu tercermin dalam kontribusi riset terhadap sejumlah target strategis nasional, antara lain peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,73, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 0,5 hingga 0,8 persen, serta pengurangan intensitas emisi dalam upaya mencapai target net zero emission.
Ketiga, pemerintah perlu menetapkan indikator kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan komersialisasi hasil penelitian. Ukurannya tidak cukup sebatas jumlah publikasi, paten, atau proposal yang didanai, tetapi harus mencakup jumlah inovasi yang diadopsi industri, produk yang berhasil dipasarkan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan.
Rerie juga mendesak pemerintah menyampaikan laporan tahunan penggunaan anggaran riset secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi efektivitas setiap rupiah dana publik yang dialokasikan.
“Laporan tahunan anggaran riset yang memuat angka konversi industri dan capaian target pembangunan harus disampaikan secara terbuka. Publik berhak tahu apakah Rp6 triliun itu benar-benar menjadi nilai tambah atau hanya menjadi beban anggaran,” tegasnya.
Hilirisasi Jangan Sekadar Menjadi Slogan
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut mengapresiasi arah kebijakan Kemendiktisaintek yang mulai mendorong riset berbasis tantangan pembangunan dan hilirisasi. Namun, ia mengingatkan bahwa perluasan skema hibah dengan nilai mencapai miliaran rupiah per proposal harus disertai mekanisme seleksi, pengawasan, dan evaluasi yang ketat.
Tanpa tata kelola pendanaan yang akuntabel, besarnya hibah justru berpotensi melahirkan penelitian yang tidak memiliki pengguna, tidak terserap industri, dan gagal memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Menurutnya, prioritas pendanaan harus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi hilirisasi tinggi, mampu memperkuat industri domestik, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap produk dan teknologi impor.
“Anggaran riset harus diarahkan ke sektor hilirisasi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah domestik. Jika tidak, kenaikan nominal hanya akan terdilusi dan tidak berdampak pada pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rerie mendorong pemerintah memperluas skema pendanaan bersama atau co-funding dengan sektor industri. Skema tersebut antara lain telah diterapkan Kemendiktisaintek melalui kewajiban kontribusi perusahaan sebesar 15 persen dalam program tertentu.
Ia menilai pola kolaborasi tersebut perlu diperluas dan dijadikan salah satu persyaratan bagi program riset strategis yang menggunakan dana abadi penelitian. Dengan demikian, industri tidak hanya menjadi penerima hasil penelitian, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan, pembiayaan, pengembangan, hingga pemanfaatan inovasi.
Rerie menegaskan, keberhasilan kebijakan riset nasional tidak semestinya diukur dari seberapa besar anggaran yang berhasil digelontorkan, melainkan dari seberapa jauh investasi tersebut mampu menghasilkan inovasi yang dibutuhkan masyarakat, memperkuat struktur industri, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
“Riset yang baik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling jelas untuk siapa dan untuk apa. Itu ukuran yang harus kita pegang menuju 2045,” pungkasnya.
Ervinna












