OJK Ungkap Potensi Dana Pesangon Rp150 Triliun, Soroti Risiko Likuiditas dan PHK Massal

Berita164 Dilihat

DetikSR.id Jakarta, Potensi dana kompensasi pesangon di Indonesia diperkirakan mencapai Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Besarnya nilai tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terutama terkait tata kelola investasi, kesiapan likuiditas, serta mekanisme pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, mengungkapkan estimasi tersebut berdasarkan hasil survei internal OJK. Menurut dia, dana kompensasi yang selama ini masuk dalam skema pesangon memiliki potensi ekonomi yang sangat besar sehingga membutuhkan pengelolaan yang terukur.

“Kalau survei kita kemudian memperkirakan dana kompensasi yang selama ini masuk dalam pesangon itu ada sekitar Rp100 triliun–Rp150 triliun sebenarnya,” kata Iwan dalam keterangannya di Jakarta, pada (18/11/2026).

Namun, besarnya potensi dana tersebut tidak serta-merta membuat pengelolaannya menjadi sederhana. OJK mencatat terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan dana cadangan pesangon.

Pemicu tersebut tidak hanya berkaitan dengan pekerja yang memasuki usia pensiun, tetapi juga berbagai kondisi yang memungkinkan pembayaran dilakukan lebih awal, termasuk PHK.

Kompleksitas ini menuntut pengelola dana untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan investasi. Aspek kecukupan dana dan kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran justru menjadi faktor utama yang harus dijaga.

Iwan menegaskan, strategi investasi dana pesangon harus disesuaikan dengan karakteristik kewajiban yang melekat pada dana tersebut. Artinya, pengelola harus mampu memastikan ketersediaan likuiditas pada setiap periode ketika manfaat berpotensi dicairkan.

“Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi, bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana pesangon memiliki karakteristik berbeda dari investasi jangka panjang pada umumnya. Pengelola harus memperhitungkan kemungkinan pencairan dalam jumlah besar secara bersamaan, terutama ketika terjadi gelombang PHK yang dapat meningkatkan kebutuhan pembayaran secara mendadak.

OJK Soroti Risiko Penyusutan Industri Dana Pensiun

Di tengah besarnya potensi dana pesangon, OJK juga menyoroti konsekuensi kelembagaan apabila pengelolaannya dialihkan ke lembaga khusus yang dibentuk pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, sebelumnya mengingatkan bahwa pemindahan dana cadangan pesangon dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berpotensi mengurangi aset industri dana pensiun.

Menurut Ogi, apabila dana cadangan pesangon yang selama ini dikelola DPLK dipindahkan ke lembaga khusus, industri dana pensiun justru berisiko mengalami penyusutan, bukan pertumbuhan.

“Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukannya membesar malah mengempis. Karena dana pensiun, cadangan pensiun, dan cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar, masuk ke lembaga khusus tadi itu,” kata Ogi dalam acara yang sama di Bali, 17 November 2026.

Atas dasar itu, Ogi berpandangan bahwa dana cadangan pesangon sebaiknya tetap ditempatkan dalam kategori program dana pensiun. Dengan demikian, pengelolaannya dapat tetap dilakukan oleh lembaga penyelenggara program pensiun yang telah memiliki kapasitas dan kerangka pengawasan.

“Jadi, posisi kami sebaiknya itu tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kita open siapa saja, tapi tetap lembaga penyelenggara dana pensiun,” pungkasnya.

Tata Kelola dan Likuiditas Jadi Kunci

Besarnya potensi dana pesangon hingga Rp150 triliun membuka peluang pengembangan pengelolaan dana jangka panjang di sektor keuangan. Namun, potensi tersebut juga membawa tanggung jawab besar dalam memastikan hak pekerja tetap terlindungi.

Tantangan utamanya bukan sekadar bagaimana dana tersebut menghasilkan imbal hasil optimal, melainkan bagaimana memastikan seluruh kewajiban dapat dibayarkan tepat waktu, termasuk dalam kondisi tekanan ekonomi dan PHK massal.

Di sisi lain, penentuan lembaga pengelola juga menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan industri dana pensiun, struktur pengawasan, serta perlindungan terhadap pekerja.

Dengan demikian, arah kebijakan pengelolaan dana pesangon perlu mempertimbangkan tiga aspek sekaligus: keamanan dana, kecukupan likuiditas, dan keberlanjutan ekosistem industri dana pensiun. Ketiganya menjadi faktor penentu agar potensi dana ratusan triliun rupiah tersebut tidak hanya menjadi instrumen investasi, tetapi juga benar-benar mampu memenuhi hak pekerja ketika risiko ketenagakerjaan terjadi.

Ervinna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *